BANGAI.ID, PEKANBARU -- DPRD berjanji akan turut mengawal stabilitas
harga agar tetap stabil pada bulan Ramadhan agar harga kebutuhan di
pasaran tidak melambung tinggi, sehingga masyarakat bisa memenuhi
kebutuhan jelang dan saat Ramadhan.
Wakil Ketua Komisi II DPRD
Riau Karmila Sari mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sendiri
sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pangan, yang di dalamnya masuk
DPRD Riau.
“Kami sudah rapat di Aryaduta. Utamanya memang
membahas persoalan bahan pokok menjelang ramadan. Memang indikasi dari
oknum yang ingin mencari untung besar itu ada. Makanya satgas setiap
tahunnya harus bekerja ekstra untuk stabilitas harga,” kata Karmila,
Rabu (24/4/2019).
Dikatakannya, dari laporan pemerintah daerah
penekanan harga bahan pokok sudah bisa dilakukan. Seperti contoh harga
bawang putih yang mencapai Rp 40 ribu perkilo. Saat ini sudah berhasil
diturunkan ke angka Rp 30 ribu.
Foto: Wakil Ketua Komisi II DPRD Riau Karmila Sari/ist*
Bahkan
pemerintah juga sudah menyediakan sebuah situs yang memberi informasi
harga bahan pokok di setiap pasar. Disana, masyarakat sudah bisa
mengecek trend harga secara riil.
Selain itu, dalam rapat yang
diikuti Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) itu juga
menghadirkan perwakilan dari Badan Urusan Logistik (Bulog). Dimana dalam
kesempatan itu, Bulog sudah memastikan stok beras aman hingga 6 bulan
kedepan.
Jadi jika ada informasi yang menyatakan Bulog kekurangan
stok, dirinya memastikan itu adalah kabar bohong yang sengaja disebar
untuk menakut-nakuti masyarakat. Meski sudah mendapat laporan, Komisi
II, dikatakan dia akan terus mengawal harga bahan pokok di pasaran.
Termasuk juga meagendakan sejumlah inspeksi mendadak sebelum memasuki
bulan puasa.
“Setiap tahun kami turun. Baik bersama satgas.
Jadwal tersendiri juga ada. Karena kami betul-betul ingin memastikan
bahwa harga di pasaran itu memang stabil. Karena yang dikhawatirkan itu
kan oknum distributor yang sengaja menahan barang. Sehingga sulit
ditemukan di pasar dan akhirnya mahal. Kami juga sudah minta aparat
hukum agar tegas untuk hal-hal seperti ini,” imbuhnya.
Politisi
Golkar itu juga menyatakan bahwa DPRD akan menggelar serangkaian rapat
komisi khusus membahas persoalan pangan. Beberapa instansi seperti
Bulog, Disperindag serta beberapa dinas terkait lainnya akan di panggil
untuk memberikan penjelasan kepada dewan. Termasuk juga memberikan
sejumlah masukan agar hal yang tidak diinginkan bisa dihindari. (adv)
Komentar Anda :