BANGAI.ID, KUANSING -- Kelembagaan petani memegang peranan penting dalam pembangunan pertanian di Indonesia. Sesuai dengan perkembangan lingkungan sosial ekonomi saat ini.
Yang mana mengharuskan organisasi petani memiliki legalitas hukum, sehingga memudahkan akses terhadap berbagai lembaga formal termasuk fasilitas perbankan.
Ini terungkap pada kegiatan Penandatanganan Akta Pendirian Badan Usaha Milik Petani (BUMP) Asosiasi Petani Karet Kuantan Singingi (Apkarkusi) Mutiara Nagari, Sabtu (14/12/2019), di Kuantan Singingi.
Hadir pada kegiatan itu, Ketua SEKNAS BUMP Indonesia Dr Ir.S.Edie Waluyo MM, dari Kemenko Perekonomian Dr Erdirio, inisiatior BUMP di Riau Alexander Pranoto, pembina Asosiasi Petani Karet Kuantan Singingi (Apkarkusi) Ir Syoffinal, Direktur PT Buana Orbit Sejahtera Antoni, Forum Petani Sawit Kuantan Singingi.
Ada juga dari Provinsi Sumatera Barat yakni Kabupaten Dharmasraya yang diwakili Kenny Robert, Kabupaten Sijunjung Sunaryo.
Ketua SEKNAS BUMP Indonesia Dr Ir.S.Edie Waluyo MM memgatakan,
Pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, UU No 1 Tahun 2003 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Undang-undang No 17 Tahun 2012 tentang Koperasi.
Sesuai dengan peraturan itulah dibentuknya BUMP di Kuantan Singingi ini. Dengan tujuan berkontribusi dalam akselerasi pengembangan sosial ekonomi petani.
Kemudian, memudahkan akses informasi pasar, permodalan, infrastruktur, pasar maupun adopsi inovasi pertanian.
"BUMP ini merupakan kelembagaan petani yang memudahkan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam memfasilitasi dan memberikan penguatan kepada petani," jelas Edi Waluyo dalam sambutannya.
Dimana kelompok tani, Gapoktan, serta LKM disarankan menjadi Badan Usaha Milik Petani (BUMP) yaitu Koperasi, CV, PT dan asosiasi.
Sementara itu dari Kemenko Perekonomian Dr Erdirio memandang secara ekonomi, dari sisi petani adalah bagaimana petani mampu memperoleh dukungan dana untuk organinasi atau kelembagaan ekonomi.
Walaupun, kata dia, dijumpai juga petani yang sudah mandiri. Untuk mplikasi kebijakannya, kata dia, diperlukan work shop yang melibatkan instansi terkait dalam mengimplementasikan undang-undang tersebut untuk membuat blue print berisikan road map strategi rencana jangka pendek, menengah maupun panjang dalam mensukseskan realisasi organisasi ekonomi petani yang mampu mensejahterakan petani.
"Diperlukan strategi dari aspek sosial, teknis dan ekonomi untuk merealisasikan organisasi petani secara formal," ujarnya.
BUMP di Kuantan Singingi, sebut dia, hendaknya bisa berkontribusi dalam akselerasi pengembangan sosial ekonomi petani.
"Memudahkan akses informasi pasar, permodalan, infrastruktur, pasar maupun adopsi inovasi pertanian, kelembagaan petani akan memudahkan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam memfasilitasi dan memberikan penguatan kepada petani. Kami siap memfasilitasi nya, " jelas Erdirio.
Penguatan kelembagaan seperti itu, dijelaskan Erdirio, menjadi penting karena lebih memudahkan petani mendapatkan pembiayaan perbankan.
"Pembiayaan jadi lebih mudah karena lahan pertanian bisa dikelola model korporasi, " jelas dia lagi.
Terkait pembiayaan perbankan, Erdirio mengatakan pemerintah sepakat mendongkrak perluasan dan peningkatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor produktif.
Termasuk penyaluran bantuan untuk program sawit rakyat (PSR), sambung dia, memang menjadi perhatian Presiden saat ini.
Sedangkan Inisiator Pembentukan BUMP di Kuantan Singingi, Alexander Pranoto menjelaskan, dilembaga BUMP nilah petani bekerja sama menerapkan manajemen dan mekanisasi pertanian.
Mulai dari produksi, pengeloaan paska panen, sampai distribusi dan pemasaran.
Diharapkan, BUMP mampu menjawab masalah produktifitas, pemenuhan infrastruktur penunjang pertanian, akses pembiayaan petani, distribusi dan tata niaga pangan, serta efisiensi struktur pasar. (Rls)
Komentar Anda :
.jpeg)
.jpeg)
