BANGAI.ID, JAKARTA - Para anggota DPR RI asal Riau berkomitmen untuk mendorong pembangunan dan berbagai sektor lainnya. Sebanyak 13 legislator Riau yang di Senayan menyatakan siap untuk bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Riau di berbagai sektor pembangunan dengan syarat Pemprov Riau harus memberikan data yang lengkap dan akurat.

Hal ini disampaikan mereka saat acara pertemuan antara DPR RI asal Riau dengan Kepala Badan Penghubung Provinsi Riau Erisman Yahya di Komplek Senayan Jakarta, Rabu (22/1).

Dalam pertemuan itu hadir Achmad (Demokrat), Effendi Sianipar (PDIP), Abdul Wahid (PKB) dan Jon Erizal (PAN). 

Achmad menekankan agar Pemrpov Riau memiliki dan memberikan data yang akurat sebagai acuan untuk memperjuangkan kepentingan Riau di pusat. Kata dia, selama ini data yang dimiliki Pemprov Riau belum seluruhnya lengkap.

"Yang menjadi kendala saat ini adalah soal data. Kami komitmen untuk memperjuangkan kepentingan Riau di pusat asal kami diberi data yang valid. Misalnya bagaimana kita nanti bersama dengan Pemprov memperjuangkan dana bagi hasil (DBH) sawit di pusat. Tolong beri kami data yang lengkap," ucapnya.

Selain itu, Achmad berharap kepada semua pihak baik pemerintah daerah maupun masyarakat untuk tidak segan dalam memberikan masukan kepada mereka. Ia juga menegaskan agar koordinasi tersebut harus menghilangkan kebiasaan bahwa semua urusan harus menggunakan uang.

"Mamfaatkanlah anggota DPR RI di sini. Kami siap untuk membantu. Kami di sini dibayar, semua akses kami difasilitasi. Jadi saya tegaskan, tolong hilangkan image/pikiran bahwa setiap usulan yang melibatkan Dewan harus pakai duit. Kami jamin tidak ada," tegasnya.

Senada dengan Achmad, Anggota Komisi XII Jon Erizal juga berharap agar Pemprov Riau membagun komunikasi yang proaktif terhadap DPR RI khususnya asal Riau. Sebab katanya, selama ini selain terkendala dengan data juga terhalang dengan komunikasi antara Pemprov Riau dengan DPR.

"Ini menarik ya, dulu kelemahan kita adalah komunikasi. Kita ingin Riau lebih maju, kita tidak pernah maksimal kerjanya karena bekerja sendiri-sendiri. Untuk itu, Badan Penghubung harus bisa berperan dalam hal ini," harapnya.

Soal DBH sawit misalnya, sebagai wakil rakyat asal Riau, sudah sejak dulu berusaha memperjuangkan. Sebab itu, ia minta dibekap dengan data-data yang lengkap. 

Dewan asal Riau juga mengapresiasi upaya Gubernur Riau dalam merebut DBH sawit. Antara lain dengan inisiatif mengumpulkan para gubernur. "Namun kalau kita punya data senang kita berbicara," timpalnya.

Merespon hal tersebut, sebagai perpanjangan tangan Pemprov Riau di Jakarta, Erisman Yahya berjanji akan terus menjaga komunikasi dengan DPR RI asal Riau. 

"Posisi Badan Penghubung Provinsi Riau adalah sebagai PIC dan di setiap intansi ada LO-nya. Dan kami siap menyampaikan dan memfasilitasi yang berhubungan dengan kepentingan Riau untuk pusat dan juga sebaliknya," pungkasnya.(rls)