Jelang Pemilihan Dirut dan Komisaris PT Petrolium, APJPMI Titip Pesan untuk Pansel
BABGAI.ID, PEKANBARU -- Pihak Asosiasi Pengusaha Jasa Penunjang Migas Indonesia (APJPMI) mendorong pelaksanaan seleksi Dirut dan Komisaris PT Riau Petrolium dilaksanakan dengan profesional, hingga mendapatkan orang yang tepat dan bisa memajukan salah satu BUMD Riau tersebut.
Sebulan jelang peralihan pengelolaan Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) kepada PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), saat ini tengah berlangsung pemilihan Dirut serta Komisaris PT Petrolium.
Keberadaan BUMD Riau ini nantinya akan memiliki peran penting untuk mendapatkan Participating Interest (PI), sebagai pendapatan bagi daerah secara berkelanjutan.
Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) APJP-MI, Helfried Sitompul SE Ak mengatakan, jika pengelolaan Riau Petrolium nantinya tidak dilakukan oleh orang yang tidak tepat, maka peluang-peluang keuntungan daerah akan banyak yang hilang.
"Kami cukup memahami kondisi saat ini. Maka dari itu, kami mendorong Panitia Seleksi (Pansel) dalam hal ini pemerintah, agar benar-benar serius dalam memilih calon Dirut serta Komisaris. Ada 10 persen PI yang akan diberikan kepada daerah nantinya, dari total triliunan rupiah," kata Helfried.
Dikatakan Helfried, pihaknya menyepakati untuk memberikan masukan kepada Pansel, sebanyak 5 kriteria yang mesti dimiliki oleh Dirut dan Komisaris yang akan dipilih, di antaranya adalah, calon harus berkompeten, yang sudah familiar dan paham dengan bisnis Migas, serta memiliki track rekord dibidangnya.
"Kemudian calon harus memiliki integritas, berkomitmen untuk membangun perusahaan daerah secara sehat dan transparan. Selanjutnya punya network, kalau tidak punya jaringan itu akan sukit, apalagi bisnis Migas ini punya regulasi yang diatur dari pusat, bukan dari pemerintah daerah. Karena itu, calon mesti punya jaringan ke menteri-menteri, Dirjen, SKK Migas dan pihak lainnya," ujarnya.
Selanjutnya dikatakan Helfried, calon juga harus seorang yang visioner, yang punya KPI yang jelas, tidak mengharapkan subsidi untuk perusahaan dari pemerintah, karena pengelolaannya jelas untung, 10 persen dari hasil pengelolaan Migas nantinya itu tidak sedikit jumlahnya. Kalau masih merugi nantinya, itu keterlaluan namanya," paparnya.
"Kemudian selanjutnya, calon harus memiliki jiwa entepreneur, sehingga luwes dalam menjalankan bisnis, tahu celah-celah keuntungan yang akan didapatkan oleh perusahaan yang dikelolanya," ujarnya. (Rls)
Komentar Anda :
.jpeg)
.jpeg)
