RIAUBERKABAR.COM, JAKARTA - Ketua Umum Satuan Karya (Satkar) Ulama Indonesia, yang juga Ketua Fraksi Golkar MPR RI Dr Ir H M Idris Laena, MH mengecam kebijakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang melarang penggunaan jilbab bagi petugas Pasukan Pengibaran Bendera Pusaka (Paskibraka) Wanita saat upacara 17 Agustus nanti.

Penjelasan Kepala BPIP yang menyatakan bahwa petugas Paskibraka dengan sukarela melepas jilbab adalah pernyataan konyol dan semakin meresahkan

Karena lanjut Idris Laena, ditegaskan juga oleh yang bersangkutan, untuk menjadi Petugas Paskibraka harus mengisi Formulir Surat penyataan diatas materai yang didasarkan pada peraturan BPIP No 3/2022 serta diperkuat Surat keputusan Kepala BPIP no 35/2024 tentang Standar Pakaian, atribut dan sikap tampang Paskibraka yang intinya menegaskan pentingnya keseragaman.

"Kecaman Atas kebijakan tersebut akan terus bermunculan karena BPIP Yang diharapkan mampu mengawal Pancasila sebagai Ideologi yang mempersatukan Bangsa Indonesia yang majemuk dan beraneka Ragam,Justru tidak mampu memahami Esensi Pancasila yang sesungguhnya,"ujar Idris Laena.

Pada Pelaksanaan HUT 17 Agustus di Era Presiden Joko Widodo, justru menurut Idris Laena di mulainya tradisi baru menggunakan pakaian adat untuk menggambarkan kemajemukan bangsa Indonesia.

"Sesuai semboyan Negara Republik Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya biar berbeda Beda tapi tetap satu juga,"jelas Idris.

Kebijakan Kepala BPIP yang menimbulkan Polemik adalah kali keduanya, setelah sebelumnya yang bersangkutan membuat pernyataan yang juga menggemparkan dengan menyatakan bahwa musuh terbesar Pancasila adalah Agama.

"Sudah saatnya pemerintah mempertimbangkan untuk mengganti Kepala BPIP Yudian Wahyudi,"ujar Idris Laena.(*)