BANGAI.ID, PEKANBARU -- Perlindungan terhadap buruh saat ini kerap kali dipermasalah di dalam RUU Cipta Kerja. Tapi hal itu sudah terakomodasi dalam perbaikan RUU Cipta Kerja.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Jonli dalam webinar bertajuk RUU Cipta Kerja Solusi Pulihkan Ekonomi Indonesia dari Ancaman Resesi digelar Tribun Pekanbaru, Kamis (27/8/20).

Jonli mengatakan, berdasar informasi terakhir yang diterima, Pemerintah juga sudah melakukan perbaikan-perbaikan di dalam RUU Cipta Kerja bersama DPR dan Serikat Buruh/Serikat Pekerja.

“Kita patut harus menyambut apresiasi Pemerintah Pusat, DPR RI, dan Serikat Buruh/Serikat Pekerja. Dikarena sudah mau duduk bersama untuk membahas RUU Cipta Kerja,” kata Jonli.

Menurut Jonli, selama ini pemerintah terbuka dalam menampung masukan-masukan dari berbagai pihak termasuk serikat buruh. Jonli minta semua pihak untuk tidak berburuk sangka terhadap RUU Cipta Kerja, terlebih pihak buruh sudah mau bergabung membahasnya bersama Pemerintah dan DPR RI.

“Kita jangan dulu ada suudzon terhadap RUU Cipta Kerja. Pemerintah itu terbuka, tidak ada tertutup. Yaitu selalu sertakan pihak-pihak terkait. Saya juga bersyukur Serikat Buruh/Serikat Pekerja telah mau memberikan masukanya terhadap RUU Cipta Kerja. Jadi perlindungan terhadap tenaga kerja tetap bisa dikawal,” ungkap Jonli.

Jonli berharap RUU Cipta Kerja ini bisa segara disahkan, untuk mempermudah masuknya investasi yang sehingga bisa menciptakan lapangan kerja seluasnya di Indonesia, dan terkhusus di Provinsi Riau. Karena sambungnya, dibutuhkan

investasi yang besar untuk menciptakan lapangan seluas-luasnya.

“Ingat kalau ini disahkan. Pertama untuk bisa mempermudah investasi masuk ke Tanah Air Indonesia. Tentunya, investasi bertambah lowongan kerja juga terbuka. Sehingga ini mengurangi atau menekan angka pengangguran khususnya untuk Riau. Kita berharap di Riau bisa menjadi tempat tujuan investasi,” tuturnya. (*)