FGD ini menjadi bagian dari rangkaian upaya Cipayung Plus dalam menggali lebih dalam akar persoalan defisit yang terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI. Dimana, ada defisit sebesar Rp 1,76 Triliun.

Ketua Umum HMI Badko Riau-Kepri, Wiryanto Aswir, menegaskan bahwa gerakan ini bukan reaksi spontan, melainkan hasil dari diskusi dan konsolidasi sejak dua bulan lalu.

“Kami telah bergerak bersama Cipayung Plus, bahkan mengajak BEM se-Riau dan BEM Nusantara yang juga punya kegelisahan sama. Defisit ini merugikan masyarakat dan berdampak pada pembangunan ke depan,” ujarnya.

Namun yang menjadi sorotan utama dalam diskusi ini adalah sikap Ketua DPRD Riau yang dinilai berubah-ubah soal pembentukan Pansus.

“Awalnya mendukung pembentukan Pansus, tapi sekarang justru mengatakan ditunda karena tidak ada anggaran. Ini pernyataan yang kontradiktif, dan akan kami kaji secara serius,” tegas Wiryanto.

Nada serupa disampaikan Ketua IMM Riau, Alpin Jarkasi Harahap, yang menilai DPRD tidak menjalankan amanah rakyat jika terus mengabaikan aspirasi mahasiswa dan publik.

“Kami sudah kirimkan sinyal sejak lama, mulai dari rapat hingga aksi papan bunga pada 4 Juli lalu. Tapi sampai sekarang belum ada kejelasan. Bahkan Ketua DPRD malah mengeluarkan dua pernyataan yang saling bertolak belakang,” ujarnya.

Dengan penjelasan mendalam dari Fitra Riau, Cipayung Plus rencananya akan mendatangi langsung DPRD Riau untuk mempertanyakan alasan dprd Riau menunda-nunda pembentukan Pansus ini.

"DPRD itu digaji untuk mengawasi, bukan diam. Kalau aspirasi masyarakat diabaikan terus, kami akan langsung mendatangi kantor DPRD untuk mempertanyakan komitmen mereka,” tambah Alpin.

Koalisi Cipayung Plus menegaskan, isu defisit ini bukan sekadar soal angka, tapi menyangkut tanggung jawab moral dan politik para pemegang mandat rakyat. Mereka menutup diskusi dengan komitmen untuk terus mengawal hingga pembentukan Pansus benar-benar direalisasikan.